Penguasa di atas penguasa

Kelanggengan Sang Penguasa
Oleh. Fitri Aulia

Secara fungsinal, setiap kehidupan yang berjalan adalah berdasarkan kinerja organisasi. Yang lebih popular dengan istilah interaksi social dalam kajian social. Yang kemudian melahirkan konsep POAC dalam disiplin ilmu management. Setiap aktivitas individu adalah hasil dari kinerja organisasi. Dari organisasi yang bersifat kesatuan sampai meluas ke lingkup yang lebih besar dan lebih besar lagi. Maka wajar saja, jika di dalam lingkup organisasi pemerintahan ada organisasi anak yaitu tiap lembaga, baik yudikatif, legislative dan eksekutif. Di masing-masing badan beranak pinak lagi menjadi organisasi-organisasi yang lebih kecil lagi.
Pun juga sebuah Universitas. Dalam struktur yang berada di tingkat Universitas, mengerucut lagi ke orgaisasi tiap badan. Demikian melaju terus sampai tidak hanya lingkup para dosen dan pembesar kampus, namun semakin melaju hingga ke lingkup aktivitas mahasiswanya.
Dalam bahasa yang cukup sederhana, tiap individu memiliki potensi sebagai ketua atau penguasa. Baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sekelompok manusia yang dikuasainya. Tiap-tiap individu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Dalam pribadi seorang penguasa komponen ini tersusun secara naluriah; “ingin menguasai kelompok yang dikuasainya”. Yang kemudian direpresentasikan dalam satu keadaan dimana ada kekuasaan, kebijakan dan aturan yang dibuat penguasa untuk ditaati oleh semua individu yang dikuasainya.
Telaah mendalam tentang tatanan masyarakat dunia yang terbentuk berdasarkan corak produksi yang berlaku saat itu, dimulai dari era komunal primitive yang lebih akrab dikenal zaman batu, era corak produksi Asiatic, era perbudakan, era feodalisme, era kapitalisme. Dari urutan tiap era tersebut ada pemaksaan penguasa terhadap apa yang dikuasainya. Meski awalnya di era komunal primitive manusia dikenal hidup berkelompok (komune) karena mereka harus bekerjasama untuk bertahan hidup di tengah alam yang ganas. Kemudian setelah ditemukannya tehnik bercocok tanam oleh para kaum perempuan saat itu –yang lebih dikenal Revolusi Neolitik— kemudian berkembang sampai ke pembagian kerja yang berujung pada ekploitasi; praktek segelintir manusia yang mengambil keuntungan dari sekelompok manusia lainnya. Demikian berlangsung sampai terciptalah kelas-kelas social, yang dalam istilah struktur organisasi disebut atasan dan bawahan. Yang kemudian dalam setiap organisasi tersebut kesewenangan penguasa mendapat legalitas resmi dari organisasi yang lebih besar darinya.
Penindasan yang diberi legalitas peraturan dari atasan ini dalam tatanan masyarakat dunia saat itu diperparah sejak masuknya era feodalisme. Penguasa di era feodalisme memiliki kekuasaan yang absolute (hukum mutlak) yang tidak bisa ditawar ulang. Perjalanan penderitaan para bawahan tidak berhenti sampai situ saja. Karena pasca era feodalisme masyarakat hidup di era kapitalisme. Era kebebasan yang melegalkan rakyat miskin sebagai buruh dan mempatenkan hak penuh penguasa untuk memiliki bergunung-gunung kekayaan. Yang sekali lagi, mereka –para penguasa— mendapatkan perlindungan untuk melanggengkan semua keinginannya.

Suprastruktur itu disebut “lembaga”
Subrastruktur adalah ide dan suprastruktur adalah pelaksana ide. Pondasi awal atau yang lebih dikenal dengan istilah ide, kemudian dilembagakan agar lebih terlihat kekuatannya. Subrastruktur tersebut mulai bermain nakal di area suprastruktur ini. Beberapa aturan main diperketat untuk mempatenkan pemenang adalah sang penguasa. Sekuat apapun musuh yang melawan tetap harus dikalahkan. Mulai dari sang komunalis seperti tawaran Karl Marx sampai kepada sang demokratis. Kursi kekuasaan itu tidak akan runtuh dari tangan sang penguasa.
Adanya struktur pemerintahan adalah sebagai wadah dari setiap subrastruktur yang lahir dari sang penguasa, tidak bisa tidak karena struktur pemerintahan tersebut adalah produk dari para person yang memiliki kekuasaan dan sekaligus yang ingin selalu menguasai.
Maka sama sekali tidak bisa dibenarkan bahwa keberadaan struktur adalah untuk menyelamatkan para bawahan yang ingin mendapatkan pembelaan.

Demokratis pun tetap bukan solusi
Seakan penderitaan para bawahan tidak akan pernah surut. Suprastruktur adalah alat subrastruktur untuk selalu melenggangkan kekuasaannya. Maka segala hal yang menjadi tawaran para penguasa di suprastruktur adalah bentukan dari subrastruktur. Kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 bukanlah kapsul mujarab yang menjadi berkah untuk semua rakyat indonesia sejak saat itu sampai sekarang ini –terlepas dari banyaknya factor politis yang dibuat Presiden Soekarno dengan para tentara Jepang— namun selembar surat pernyataan kemerdekaan tersebut hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan sang subrastruktur yang dilancarkan oleh pihak suprastruktur.
Tahun 2009 hanya untuk SD dan SMP Negeri, pemerintah sibuk membuat iklan layanan sekolah gratis, hampir semua media masa diajak bekerja sama untuk turut serta menyukseskan sosialisasi program terbarunya. Bahkan ini pun terlepas dari semua kendala administrasi dan tetek bengeknya yang ribetnya minta ampun. Di tahun 2009 selang beberapa bulan setelah sosialisasi diknas mulai marak, Adi anjal berusia kelas 1 SD –yang juga warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan— saat itu diantar dua relawan dari Griya baca (komunitas peduli anjal). Menuturkan merasa luar biasa dipersulit oleh pihak birokrasi sekolah SDN Kauman 2 saat ingin mendaftarkan Adi. Mereka sudah membawa seperangkat proposal dan lembaran-lembaran lain yang disyaratkan. Prosedur dianggap bertele-tele ini menjadi semakin memperjelas ketiadaan kesungguhan dalam pewujudan dari sosialisasi mendiknas atas program sekolah gratisnya. Alasan mencerdaskan anak bangsa bak jadi bagian terburuk dari rencana sang subrastruktur.
Semua program layanan masyarakat menjadi pemanis yang bukan tanpa bahan buatan; semuanya murni buatan. Buatan untuk memburamkan keburukan-keburukan sang subrastruktur yang tetap menginginkan kekuasaan.
Dan demokratis yang menjunjung tinggi hak pilih warga menjadi ambigu.[]